banner 728x90

77 Tahun RI, Suku Mentawai Menolak Jadi Penumpang di Negeri Sendiri – CNN Indonesia

Sejumlah orang mengenakan pakaian dengan ornamen budaya Mentawai. Tiga pria bertelanjang dada. Kalung manik-manik menghiasi leher. Gelang penuh warna di pangkal lengan. Ikat kepala khas Mentawai pun dikenakan.
Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (9/8) pekan lalu.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masyarakat Mentawai bukanlah penumpang di negeri ini,” pekik Ketua Aliansi Mentawai Bersatu, Yosafat Saumanuk saat berorasi.
Mereka menuntut agar budaya Mentawai diakui dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar dan meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah untuk mengakomodasi masyarakat adat Mentawai.
Kebijakan itu baru disahkan pada 25 Juli lalu. Aliansi mengkritisi Pasal 5 Huruf c yang dianggap mengerdilkan dan mengucilkan budaya Mentawai yang selama ini eksis di Sumbar.
Pasal itu berbunyi, “Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku sesuai dengan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”.
Dengan UU tersebut, masyarakat adat Mentawai merasa kebudayaannya seolah-olah dianggap tidak ada di Sumbar.
Juru Bicara Aliansi Mentawai Bersatu, Sabri Siritoet mengatakan pihaknya meminta pemerintah maupun DPR memberikan pengakuan terhadap adat dan budaya Mentawai di UU Provinsi Sumbar itu.
Menurutnya, desakan ini diperjuangkan agar masyarakat Mentawai bisa mempertahankan dan menjaga budaya serta hutan adat mereka sendiri.

Menanggapi polemik ini, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempersilakan warga mengajukan uji materi UU Provinsi Sumbar ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ini adalah upaya yang tepat jika masyarakat merasa ada kekurangan dalam UU tersebut.
“Uji materi merupakan hak dari masyarakat dan dijamin oleh undang-undang, jadi tidak masalah, silakan saja,” katanya seperti dikutip Antara, awal Agustus lalu.
Persoalan pengucilan masyarakat adat Mentawai bukan baru kali ini terjadi. Sabri menyebut penggerusan hutan masyarakat adat Mentawai lewat izin persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan nonkehutanan (PPKKNK), adalah contoh lain. 
Masyarakat adat dianggap tidak memiliki legalitas kepemilikan hutan.
Padahal hutan memiliki arti bagi masyarakat adat Mentawai. Ibarat dua sisi yang tak terpisahkan. Hutan bermakna sebagai kawasan bermain sekaligus sumber kehidupan dari setiap generasi di Mentawai.
Segala kebutuhan sandang, pangan dan papan disediakan oleh alam. Masyarakat Mentawai berkepentingan menjaga hutan agar tetap lestari. Begitu yang diajarkan nenek moyang dan para leluhur mereka sejak dahulu.
Mentawai memiliki kawasan daratan yang tersebar di 99 pulau yang terdiri dari pulau besar yaitu Siberut dan 98 pulau kecil lainnya, termasuk sipora dan pagai. Namun sejak 1970-an, sebanyak 82 persen dari kawasan daratan di Mentawai berstatus Kawasan Hutan Negara.
Keputusan tersebut dikeluarkan secara sepihak. Masyarakat Mentawai tidak mengetahui hal tersebut dengan jelas.
SK Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-II/2013 menyatakan luas kawasan hutan Mentawai 491.918 hektar. Adapun pembagian hutan negara tersebut37 persennya atau 183.378,87 hektar adalah kawasan suaka alam, hutan lindung 1,56 persen atau 7.670,73 hektar.
Kemudian, 50 persen kawasan hutan merupakan bagian dari hutan produksi. Berbagai perusahaan besar memperoleh hak pengusahaan hutan (HPH) dan melakukan penebangan kayu di dalam hutan.

Pemerintah mengeluarkan sembilan izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) di Mentawai, di mana tujuh di antaranya berada di kawasan Siberut.
“Berdasarkan data statistiknya, Mentawai menjadi daerah penghasil kayu,” kata salah satu pengurus Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Ocha Mariadi.
Hingga saat ini, hanya tersisa 18 persen atau109.217 hektar kawasan hutan lainnya di Mentawai yang merupakan area di luar kawasan hutan negara. Melihat ketergantungan masyarakat adat terhadap hutan, sisa kawasan ini dinilai tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Mentawai.
Sabri masih ingat betul 16 tahun lalu, ketika berjalan kaki menyusuri jalan berlubang sepanjang 18 kilometer dari rumah menuju sekolah. Keterbatasan infrastruktur dan beratnya medan masih bisa dirasakan hingga sekarang.
“Di sekolah, sesekali cahaya matahari masuk dari lubang-lubang atap, atau ketika hujan turun ya kami sama-sama bermain hujan di dalam kelas,” ujar Sabri mengenang masa sekolah dasar.
Demi bisa mengikuti Ujian Nasional di SD yang berada di lingkungan kecamatan. Jarak tempuhnya sekitar sepuluh jam dengan menumpang pompong atau perahu tradisional.
Hingga kini, Mentawai masih menyandang status 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Apa yang dirasakan Sabri juga ikut dirasakan anak-anak lainnya di Mentawai.
“Anak bersekolah dengan sampan kecil atau pompong, jalannya masih jalan tanah, di beberapa pulau masih dapat ditemukan di sana, seperti di Pagai Selatan,” kata Ocha menambahkan.
ADVERTISEMENT

source

Empat Rumah di Mubar Hangus Dilalap si Jago Merah – Nawala Media
Empat Rumah di Mubar Hangus Dilalap si Jago Merah – Nawala Media
Publisher – Menulis adalah Bekerja untuk Keabadian
Must read×

Top